Pemerintah akan menambah dana penjaminan kredit untuk usaha kecil menengah, jika dana penjaminan yang ada di Askrindo sebesar Rp 14,5 triliun telah habis terserap.
Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meminimalkan beban masyarakat akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, sebenarnya pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 14,5 triliun untuk penjaminan kredit. Dengan dana tersebut, jumlah kredit yang bisa dijamin sebesar 10 kali lipatnya.
“Pemerintah tentu akan melihat serapan KUR (kredit usaha rakyat) ini pada masyarakat. Kalau memang pada waktu tertentu dana yang Rp 1,45 triliun yang di Askrindo buat penjaminan habis, pemerintah akan menambah kembali dana penjaminan itu,” ujarnya, Rabu (7/5).
Menurutnya, penyerapan KUR terus meningkat. Penyerapan naik tajam dari Februari hingga April sebesar 191,8 persen. “Dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 5,2 triliun,” jelasnya. Rata-rata debitor menerima kredit sebesar Rp 11,6 juta. “KUR ini memang diprioritaskan untuk usaha mikro,” tambahnya.
Kenaikan dana penjaminan, kata Suryadharma, ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Program ini melengkapi program lainnya, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
“Untuk permodalan yang lebih luas ada KUR. Kenaikan harga BBM tentu akan berpengaruh pada kenaikan harga. Jadi, dengan kenaikan ini pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi dampak negatifnya,” ujarnya. 